ASDFGHJKL

     Perkenalkan saya Erika, saya disini akan menjelaskan tentang Aspek politik dilingkungan masyarakat. Terlebih dahulu kita harus memahami apa sih yang maksud aspek politik? Pertama arti kata aspek secara singkat yaitu sudut pandang dan yang dimaksud aspek politik dikehidupan masyarakat yaitu sudut pandang politik dimata masyarakat. Diindonesia sendiri kalian bisa melihat atau membedakan masyarakat dari segi tempat tinggal. Seperti adanya masyarakat kota diperkotaan dan masyarakat desa dipedesaan tertentu.
Kehidupan politik Masyarakat kota lebih kritis dan lebih berani mengungkapkan ketidaksetujuannya terhadap kebijaksanaan  kekuasaan dan kesadaran politik anggota masyarakatnya pun semakin tinggi tidak seperti masyarakat desa.
     padahal sudah ditetapkan pada pasal Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
disitu sudah dijelaskan tidak ada kesenjangan social, baik masyarakat desa maupun kota harus ikut berpartisipasi dalam politik.

          Kita bahas masyarakat desa terlebih dahulu. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa tidak ada kesenjangan social dalam politik baik desa  maupun kota sama saja namun, Partisipasi masyarakat desa masih tergolong rendah karena masyarakat masih belum sadar tentang apa yang terjadi dan dampak politik bagi kehidupan mereka. Dikarenakan tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Pada umumnya semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi pula seorang individu untuk berpartisipasi dalam politik.
           

          Sedangkan yang banyak dihadapi oleh Negara kita yaitu tingkat buta huruf yang tinggi. Contohnya apabila si pemilih lulusan SD dia tidak menimbang-nimbang calon pemimpinnnya, beda dengan masyarakat yang sekolah tinggi, mereka pasti akan menimbang2 terlebih dahulu calom pemimpin mereka yang akan dipilih. Dari kebodohan mereka itu lah tidak sedikit partai politik memanfaatkan nya dengan membagi-bagi kan uang dan meminta masyarakat desa memilihnya bisa disebut juga dengan politik uang. dan salah satu contoh nyata politik uang yaitu terjadi di Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang. Menjelang Pemilu 2014 ini, banyak kader partai yang hendak mencalonkan diri pada Pemilu mendekati masyarakat setempat dengan berbagai tawaran yang cukup menarik. Ada yang menawarkan diri dengan membiayai pembangunan infrastruktur kampung seperti irigasi, ada pula yang menawarkan sejumlah uang atau barang-barang sesuai permintaan masyarakat setempat. Tentu saja tawaran para politisi tersebut harus dibayar dengan hak pilih masyarakat untuk mereka. Selain itu masyarakat yang notabene memiliki pengetahuan rendah tentang politik cenderung tidak kritis menanggapi persoalan ini. Mereka cenderung fokus pada uang yang berjumlah tidak seberapa daripada fokus pada perbaikan kondisi pemerintahan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, aksi politik uang menjelang pemilu di kampung tersebut seakan menjadi hal yang lazim dan wajar dilakukan.
Banyak masyarakat desa yang tertekan akan politik yang ditetapkan pemerintah namun mereka tidak bisa brontak, diindonesia sendiri yang bisa menguasai hanya orang-orang yang mempunyai duit banyak.

          Dalam masyarakat kota mungkin sebagian besar tidak ada penghalang dalam berpolitik, mereka lebih bisa menolak kebijakan pemerintah dengan mengupdate di social media atau berkomentar langsung. Namun mereka bisa saja bosan dengan pemerintahan Indonesia yang tak kunjung berubah dengan bergantinya waktu. Dan akhirnya mereka memilih golput dan apatis terhadap politik diindonesia. Padahal dengan golput tidak dapat membangun pemerintahan yang baik. Dengan golput juga aspirasi masyarakat terhambat. Sebagian masyarakat kota yang memiliki uang banyak akan berfikir “mau rt nya siapa, rw nya siapa dan kepala daerahnya siapa gak ngerubah hidup gue. gue makan juga dari hasil sendiri. Dengan terpilihnya mereka toh hidup gue biasa aja” beda denga masyarakat desa yang memiliki uang pas-pasan pasti merasakan dampak kebijakan pemerintah yang seenaknya mereka jalankan tanpa memperdulikan nasib rakyat kecil. Dengan kebijakan tersebut mereka bisa saja acuh terhapad politik.

          Intinya Hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan demokrasi yang kita harapkan. Dan  kita bisa melihat bahwa pendidikan politik di Indonesia saat ini belum menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya kesadaran ini mengakibatkan masyarakat menjadi acuh terhadap kualitas politik di masa yang akan datang. Selain itu, sikap masyarakat yang membenarkan politik uang demi perbaikan fasilitas merupakan bukti dari keputusasaan mereka. Seakan masyarakat merasa bahwa tidak ada cara lain untuk meningkatkan fasilitas setempat kecuali dengan memanfaatkan momentum pemilu ini. Untuk itu kewajiban parpol atau anggota politik memberikan pelajaran politik bagi masyarakat. Untuk dunia perpolitikan yang lebih baik diindonesia.